Kapuas Hulu - Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu memaparkan capaian kinerja dari pertengahan tahun 2021 hingga 2022. Hal ini disampaikan bertepatan dengan peringatan hari Bhakti Adhyaksa ke 62, 22 Juli 2022 lalu.
Kemudian ada perkara pengeroyokan dimana korbannya anggota Polri, itu juga sudah inkrah. Ada perkara spdp keimigrasian dari penyidik polri. Selain itu ada restoratif justice, satu perkara terkait perkara KDRT.
"Restoratif justice ini untuk pembinaan, agar perkara yang tidak harus diselesaikan dengan perkara pidana. Ini sudah dijalankan dan dampaknya positif," tegas Jimmy.
Pada seksi Datun, setahun ini ada satu perkara mitigasi dan sudah inkrah, gugatan masyarakat ke PT PLN. Dari perkara itu Rp 300 juta keuangan negara diselamatkan. Untuk Non mitigasi, Kejari Kapuas Hulu turut membantu skk dari PDAM, selesainya 38 skk sehingga dipulihkan Rp 69 juta keuangan negara. Selain itu ada juga 4 skk dari BPJS dan Rp 28 juta keuangan negara diselamatkan. Kemudian pendampingan hukum di Bina Marga sebanyak 25 keg, cipta karya 5 kegiatan dan semua selesai. Berikutnya ada pekerjaan penyuluhan hukum tentang pertanahan. "Kejaksaan ini lembaga yang bisa mewakili pemerintah dalam hal Datun. Mitigasi resiko hukum dalam tugas pemerintah ini salah satu tugas kami," ungakap Jimmy.
Terkait seksi Intelijen, Kejaksaan banyak melakukan pengawasan mulai dari minyak goreng, pupuk dan bbm bersubsidi. Ada juga tim mafia tanah yang mendapati kasus dan melimpahkannya ke Pidsus.
Seterusnya ada pengawalan pengamanan pembangunan, ini tupoksi untuk pencegahan. Lalu program jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah, penyuluhan hukum juga ada di beberapa tempat.
Pada seksi Pidsus, dalam penanangan Tipikor dari Januari - Juli 2022, ada 6 ada penuntutan. Itu dari 4 kejaksaan, 2 dari polres. Untuk eksekusi sudah ada dua perkara.Ada juga pembayaran denda 200 juta disetor ke kas negara.
Terkait seksi BB dan barang rampasan, dari 2021 hingga 2022 sudah lakukan lelang barang langsung, ada Rp 5 jt 58 ribu untuk pnbp. Untuk barang lain masih di lelang. Selain itu, seksi ini ada juga pemberian fasilitas secara gratis kepada masyarakat yang jauh, untuk pengantaran barang buki.
Terkait seksi pembinaan, untuk peningkatan Sumber Daya Manusia, ada tiga orang disertakan pembinaan diklat virtual dan itu sudah terlaksana dan dapat sertifikat. Ada juga PNBP sebesar Rp 207 jt hasil denda sidang dan penjualan barang rampasan negara dalam perkara pidana. "Untuk Kenaikan pangkat, ada diusulkan 4 orang, dua sudah turun SK, dua lagi di oktober nanti. Ada juga digitalisasi absen dan digitalisasi terkait hak pegawai," tuntas Jimmy.
Penulis : Yohanes Santoso
No comments:
Post a Comment