PAD Kalbar Mencapai Rp 3,4 Triliun

Foto: Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji/ Yohanes Santoso 

Kapuas Hulu, khatulistiwamedia.com-

Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji menyampaikan data-data prestasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2022, pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau, Senin (13/3/2023). Hal yang mencolok dari pemaparan Gubernur Sutarmidji adalah peningkatan signifikan pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sutarmidji mengatakan terkait PAD Kalbar, dirinya telah melakukan update data dan perbaikan data. Update dan perbaikan data tersebut dilakukan dalam setahun dirinya menjabat Gubernur. "PAD Kalbar Rp 1,9 Triliun di tahun 2018, tapi pada saat ini PAD Kalbar mencapai Rp 3,2 Triliun hingga 3,4 Triliun. Ini meningkat 100 persen dari tahun 2018 dan bisa dicapai bila data kita sangat valid," tegasnya.

Peningkatan pendapatan berasal dari beberapa sektor. Contohnya dari air permukaan, dulunya di 2018 Rp 2 miliar jadi Rp 18 miliar tahun ini. Lalu pada tata kelola aset dulunya Rp 600 Juta menjadi Rp 23 miliar dan sekarang ditargetkan mencapai Rp 41 miliar. "Hampir 50 persen APBD Kalbar adalah PAD," tambah Gubernur.

Ia juga menjelaskan bahwa ada peningkatan status dari perdesaan. Dari dulunya hanya satu desa mandiri di Kalbar, sekarang jadi 586 desa mandiri. "Pesatnya capaian Desa Mandiri di Kalbar turut didukung DPRD Provinsi Kalimantan Barat lewat pokir mereka," kata Sutarmidji.

Dulunya di Kalbar ada 677 desa sangat tertinggal, namun sekarang sudah tidak lagi. Untuk desa berstatus desa tertinggal hanya 94 dan Pemprov Kalbar akan berupaya membuatnya berkurang. "Desa mandiri itu ada 50 indikator, dalam indikator itu ada berkaitan dengan stunting dan lainnya. Kalau fokus pada indikator desa mandiri itu maka efektifitas anggaran akan terwujud," ungkap Sutarmidji.

Pembangunan lain yang sudah direalisasikan Pemprov Kalbar adalah jaringan listrik. Sudah ada 300 titik pemukiman warga di Kalbar yang terakses listrik di tahun ini. "Kita berharap listriknya bisa 24 jam agar masyarakat produktif," ujar Gubernur Kalbar.

Terkait blank spot, kata Gubernur Kalbar, itu masih ada di Kalbar, sekitar 49 persen masih blank spot. Namun pada penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kemenpan RB, posisi SPBE Kalbar terbaik ke dua di Indonesia, setelah DKI. "Ini bisa saja karena dukungan sumberdaya manusianya, sebab kalau bicara akses telekomunikasi masih banyak blank spot," ucap Gubernur Kalbar.

Penulis: Yohanes Santoso