Dewan Pertanyakan Keuntungan Penyertaan Modal Rp 15 Miliar

Foto: Sidang paripurna DPRD Kapuas Hulu dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 4 Raperda Eksekutif Kapuas Hulu tahun 2021, di gedung DPRD Kapuas Hulu, Kamis (17/6/2021)/ yohanes santoso

Kapuas Hulu - Sidang paripurna pembahasan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kapuas Hulu tahun 2021 berlanjut. DPRD Kapuas Hulu menyampaikan pemandangan umumnya lewat fraksi-fraksi pada sidang paripurna yang diadakan di gedung DPRD Kapuas Hulu, Kamis (17/6/2021). Diantara fraksi yang ada lebih menyoroti apa keuntungan yang didapat Pemda Kapuas Hulu dari penyertaan modal pada PD. Uncak Kapuas. Kemudian dewan juga ingin mengetahui rencana alih fungsi lahan yang sebelumnya akan dibangun hotel namun tidak jadi.

Fraksi Nasdem DPRD Kapuas Hulu melalui Silvia, mengatakan terkait Raperda pencabutan Perda Nomor 13 tahun 2017 tentang penyertaan modal PD.UK, terdapat penyertaan modal dalam bentuk tanah untuk hotel, itu dicabut dan dialih fungsikan untuk pengembangan pembangunan. "Kami minta penjelasan pembangunan atau pengembangan apakah yang dimaksud," tegasnya.

Kemudian, kata Silvia, ada Raperda perubahan Perda Nomor 7 tahun 2012 tentang PD.UK, dari 8 bidang usaha dirubah jadi 16 bidang usaha. Didalam bidang usaha yang ditambahkan ada termuat bidang koprasi. "Koprasi inikan aturannya ada AD/ART, badan hukum dan kepengurusan tersendiri. Apakah lewat Perda yang baru itu masih harus kelola koprasi juga," ujarnya.

Berikutnya perubahan Perda Nomor 2 tahun 2018, dalam ayat 3 pasal 4 perhotelan untuk pelayanan dasar kemudian dirubah untuk peningkatan pelayanan jasa, air minum, farmasi, penyeberangan jalan jembatan, potong hewan, taman kota, transportasi masalah dan lain-lain. "Kami mohon penjelasan konsep usaha perhotelan di masa yang akan datang," pungkas Silvia.

Sementara itu, Fraksi PAN lewat juru bicaranya Budiharjo, menegaskan bahwa sektor usaha saat ini memberi dua pilihan bagi BUMD, yaitu diam bertahan atau ikut perkembangan. Pihaknya melihat BUMD perlu dilakukan perubahan agar dapat berkembang dan memberi keuntungan bagi daerah. "Kami melihat perlu perubahan pada BUMD agar lebih baik, kita tentu ingin BUMD memberi keuntungan bagi daerah dan berkembang lebih baik," tegasnya.

Hal lain yang dipertanyakan fraksi PAN adalah keuntungan apa yang diberikan PD.UK dengan penyertaan modal dari Pemda Kapuas Hulu yang totalnya mencapai Rp 15 Miliar. "Kami berharap Pemda Kapuas Hulu bisa jelaskan profit dari 15 miliar dana investasi ke PD.UK itu. Bagaimana perkembangan bidang usahanya," tuntas Budiharjo.

Sorotan dewan lewat pemandangan umum fraksi-fraksi, selanjutnya akan mendapat tanggapan Bupati Kapuas Hulu dalam sidang paripurna DPRD Kapuas Hulu berikutnya. Sidang paripurna dilakukan terbuka dengan melibatkan Forkopimda, OPD, BUMN, BUMD serta pihak terkait lainnya.

Penulis : Yohanes Santoso